4:22 PM
0

Sat Lantas Jakarta Pusat bersama Dispenda DKI dan Jasa Raharja menggelar operasi penertiban kendaraan yang STNK-nya mati atau belum membayar pajak hari ini.  Operasi ini digelar di Jl. Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat.

"Tujuan operasi penertiban ini adalah untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah melalui pemeriksaan STNK, TNKB, dan pengesahan," ujar Kasat Lantas Jakarta Pusat, AKBP Ganet Sukoco, Jumat (11/8/2017).

Operasi yang melibatkan instansi terkait ini adalah bentuk tindak lanjut dari perjanjian kerja sama antara Gubernur DKI Jakarta, Dirlantas Polda Metro Jaya dan instansi terkait di Balai Kota, pagi tadi.

Sementara itu, Kanit Samsat Jakarta Pusat, AKP Francis Sihombing mengatakan, bagi pengendara yang kedapatan telat membayar PKB, penghapusan denda tidak akan berlaku.

"Jika ada pengendara yang pajak kendaraannya belum dibayar, maka penghapusan denda pajak tidak berlaku," tutur Frans.

Nantinya, jika ada pengendara yang terkena razia diminta langsung membayar pajak kendaraan terutangnya di lokasi.

"Yang terjaring razia dan kedapatan pajak-nya mati maka langsung kita arahkan untuk membayar di gerai Samling yang sudah siap sejak pagi. Jika tidak bisa membayar maka langsung ditilang, karena kendaraan yang belum bayar pajak, dianggap tidak sah mengenai surat-suratnya," kata dia.

Acuan yang digunakan polisi untuk melakukan tilang, yaitu Undang-Undang lalu lintas, salah satunya pasal 70 UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan.

Selain itu seperti yang diatur dalan Lampiran Surat Keputusan No Pol : SKEP/443/IV/1998 tentang Buku Petunjuk Teknis tentang Penggunaan Blanko Tilang bagian Pendahuluan No 4 huruf a ayat (2) mengenai pelanggaran lalu lintas jelas mengenai tugas kepolisian.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa sesuai Pasal 211 KUHAP, mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan STNK, SIM yang sah menurut UU lalu lintas atau dapat memperlihatkan namun masa berlakunya sudah kadaluwarsa dapat digolongkan dengan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu.

Secara undang-undang, telat membayar pajak artinya keabsahan surat kendaraan tidak sah dan disini polisi dapat bertindak untuk melakukan tilang. Namun soal denda akibat telat membayar pajak.

Dengan dilaksanakannya razia gabungan tersebut, diharapkan terbangun kesadaraan pengguna kendaraan untuk membayar pajak.  (Wim)












Next
This is the most recent post.
Older Post

PERATURAN

BERITA TERBARU

NEWS

Silahkan hubungi kami!

BERITA POLRI